32. STRATEGI DAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA
40. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BAGI SKPD
41. PERAN DPRD DALAM MENYIKAPI SUBTANSI,PROSES,MEKANISME, NORMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ KDH DAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
42. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018
43. BIMTEK IMPLEMENTASI UU. NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ISU-ISU KRUSIAL UU. MD3 (PERUBAHAN UU. NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR,DPD DAN DPRD)
44. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM E-PLANNING DAN E-BUDGETING DALAM KONTEKS PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
45. BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2017 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
46. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.104 TAHUN 2016 DAN PENGUATAN KAPASITAS SEKRETARIAT DPRD DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN DPRD
47. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK
48. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD
49. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD TERHADAP MANAJEMEN PERSIDANGAN DAN TEHNIK PENYUSUNAN RAPAT RISALAH
50. OPTIMALISASI PERAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PERDA (LEGISLATIVE DRAFTING)
51. PENINGKATAN TUPOKSI SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD
52. SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017
53. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE
54. OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN
55. PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD
56. SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2014 DAN PERPU NO.01 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PILKADA SERENTAK
57. OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PELAKSANAAN MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KDH DAN IMPLEMENTASI UU. NO. 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN UU. NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
58. BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
59. BIMTEK PENGELOLAAN HATINYA PKK DAN PENINGKATAN KAPASITAS TP PKK DAN KADERNYA DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DALAM MENBANTU MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH DI DAERAH
60. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK
61. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK
62. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
63. PERANAN PEMUDA DAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
64. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH
65. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
66. BIMTEK JURNALISTIK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH
67. PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI DI DALAM MEMBANGUN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS PELAYANAN PRIMA
68. PENGEMBANGAN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGATURAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH
69. MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH
70. MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DAN PENINGKATAN TUPOKSI KEPROTOKOLAN DAN KEHUMASAN DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL
71. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
72. BIMTEK KEHUMASAN DAN JURNALISTIK DI DALAM UPAYA PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH
73. TATA PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN UU. NO. 09 TAHUN 2010 DAN PENINGKATAN REVOLUSI MENTAL SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DALAM MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS
74. IMPLEMENTASI PP. NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK
75. IMPLEMENTASI UU ASN DAN PENJABARAN PP NO. 11 THN 2017 MELALUI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN MENGGUNAKAN WEB BAGI SETIAP SKPD/OPD
76. SOSIALISASI PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN ANALISIS JABATAN SERTA PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
77. BIMTEK APLIKASI E-PLANNING BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
78. REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BERDASARKAN PP. NO. 18 TAHUN 2016 DAN SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA - PPAS, RAPBD DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA MELALUI OPD BARU
79. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM KONTEKS UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) YANG DILENGKAPI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SKPD
80. METODE PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (SKP) DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN & RB NO. 13 TAHUN 2014
81. TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PP NO 70 TAHUN 2015
82. KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
83. SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
84. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
85. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
86. PEMBENTUKAN REVOLUSI MENTAL AJUDAN SEKPRI, ASPRI YANG SIGAP DAN DINAMIS TERHADAP PELAYANAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN ETIKA PENGATURAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN
87. MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH/GURU DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)
88. PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
89. IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SERTA ANALISIS JABATAN
90. SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG –UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
91. PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENKES NO. 19 TAHUN 2014
92. PENERAPAN PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN MEKANISME PROSES AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
93. BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
94. DESAIN DAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 2016 MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) 2019
95. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH
96. IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOPERASI BERDASARKAN UU. NO. 17 TAHUN 2012 DAN APLIKASI MANAJEMEN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS ORGANISASI
97. PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
98. BIMTEK MANEJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN MERANCANG MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2017
99. BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PROYEK
100. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN KONSEP KEBIJAKAN TATA RUANG
101. BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
102. BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
103. BIMTEK PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TAPAL BATAS) PROVINSI, KBUPATEN DAN KOTA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
104. PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN, REVIEW, VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD/SKPD DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
105. BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12 TAHUN 2017 DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
106. IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
107. BIMBINGAN TEKNIS TOPONIMI DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI SERTA PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
108. PENIGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
109. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS UU N0. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
110. TEKNIK PENYUSUNAN SPESIFIKASI/HPS DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT DAN SIMULASI SPSE VERSI 4,2
111. BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
112. PEDOMAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK, HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DAN PEMUTUSAN KONTRAK SERTA ASPEK HUKUMNYA
113. STRATEGI MERUMUSKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS), KERANGKA ACUAN KERJA (KAK), MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV )
114. JADWAL BIMBINGAN TEKHNIS ,SOSIALISASI DAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 DAN SELURUH PERUBAHANNYA (PERPRES 54/2010, 35/2011, 70/2012, 172/2014 DAN NO. 4 TAHUN 2015 )
115. KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
116. BIMTEK MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)
117. BIMTEK PENGELOLAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH DAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
41. PERAN DPRD DALAM MENYIKAPI SUBTANSI,PROSES,MEKANISME, NORMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ KDH DAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
42. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018
43. BIMTEK IMPLEMENTASI UU. NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ISU-ISU KRUSIAL UU. MD3 (PERUBAHAN UU. NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR,DPD DAN DPRD)
44. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM E-PLANNING DAN E-BUDGETING DALAM KONTEKS PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
45. BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2017 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
46. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.104 TAHUN 2016 DAN PENGUATAN KAPASITAS SEKRETARIAT DPRD DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN DPRD
47. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK
48. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD
49. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD TERHADAP MANAJEMEN PERSIDANGAN DAN TEHNIK PENYUSUNAN RAPAT RISALAH
50. OPTIMALISASI PERAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PERDA (LEGISLATIVE DRAFTING)
51. PENINGKATAN TUPOKSI SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD
52. SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017
53. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE
54. OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN
55. PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD
56. SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2014 DAN PERPU NO.01 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PILKADA SERENTAK
57. OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PELAKSANAAN MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KDH DAN IMPLEMENTASI UU. NO. 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN UU. NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
58. BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
59. BIMTEK PENGELOLAAN HATINYA PKK DAN PENINGKATAN KAPASITAS TP PKK DAN KADERNYA DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DALAM MENBANTU MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH DI DAERAH
60. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK
61. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK
62. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
63. PERANAN PEMUDA DAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
64. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH
65. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
66. BIMTEK JURNALISTIK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH
67. PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI DI DALAM MEMBANGUN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS PELAYANAN PRIMA
68. PENGEMBANGAN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGATURAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH
69. MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH
70. MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DAN PENINGKATAN TUPOKSI KEPROTOKOLAN DAN KEHUMASAN DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL
71. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
72. BIMTEK KEHUMASAN DAN JURNALISTIK DI DALAM UPAYA PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH
73. TATA PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN UU. NO. 09 TAHUN 2010 DAN PENINGKATAN REVOLUSI MENTAL SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DALAM MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS
74. IMPLEMENTASI PP. NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK
75. IMPLEMENTASI UU ASN DAN PENJABARAN PP NO. 11 THN 2017 MELALUI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN MENGGUNAKAN WEB BAGI SETIAP SKPD/OPD
76. SOSIALISASI PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN ANALISIS JABATAN SERTA PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
77. BIMTEK APLIKASI E-PLANNING BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
78. REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BERDASARKAN PP. NO. 18 TAHUN 2016 DAN SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA - PPAS, RAPBD DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA MELALUI OPD BARU
79. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM KONTEKS UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) YANG DILENGKAPI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SKPD
80. METODE PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (SKP) DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN & RB NO. 13 TAHUN 2014
81. TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PP NO 70 TAHUN 2015
82. KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
83. SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
84. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
85. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
86. PEMBENTUKAN REVOLUSI MENTAL AJUDAN SEKPRI, ASPRI YANG SIGAP DAN DINAMIS TERHADAP PELAYANAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN ETIKA PENGATURAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN
87. MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH/GURU DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)
88. PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
89. IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SERTA ANALISIS JABATAN
90. SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG –UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
91. PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENKES NO. 19 TAHUN 2014
92. PENERAPAN PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN MEKANISME PROSES AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
93. BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
94. DESAIN DAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 2016 MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) 2019
95. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH
96. IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOPERASI BERDASARKAN UU. NO. 17 TAHUN 2012 DAN APLIKASI MANAJEMEN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS ORGANISASI
97. PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
98. BIMTEK MANEJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN MERANCANG MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2017
99. BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PROYEK
100. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN KONSEP KEBIJAKAN TATA RUANG
101. BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
102. BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
103. BIMTEK PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TAPAL BATAS) PROVINSI, KBUPATEN DAN KOTA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
104. PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN, REVIEW, VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD/SKPD DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
105. BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12 TAHUN 2017 DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
106. IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
107. BIMBINGAN TEKNIS TOPONIMI DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI SERTA PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
108. PENIGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
109. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS UU N0. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
110. TEKNIK PENYUSUNAN SPESIFIKASI/HPS DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT DAN SIMULASI SPSE VERSI 4,2
111. BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
112. PEDOMAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK, HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DAN PEMUTUSAN KONTRAK SERTA ASPEK HUKUMNYA
113. STRATEGI MERUMUSKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS), KERANGKA ACUAN KERJA (KAK), MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV )
114. JADWAL BIMBINGAN TEKHNIS ,SOSIALISASI DAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 DAN SELURUH PERUBAHANNYA (PERPRES 54/2010, 35/2011, 70/2012, 172/2014 DAN NO. 4 TAHUN 2015 )
115. KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
116. BIMTEK MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)
117. BIMTEK PENGELOLAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH DAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
0 komentar:
Posting Komentar