TEMA KEGIATAN BIMTEK DIKLAT TERBARU

1.  BIMTEK PENINGKATAN KOMFETENSI ARSIPARIS  DAN  TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI INPASSING BERDASARKAN PERKA ANRI NO.06 TAHUN 2017 DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP YANG DINAMIS DAN STATIS 

2. MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP DAERAH, TATA NASKAH DINAS DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INNSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BERDASARKAN PERPRES NO. 29 TAHUN 2014

3. PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM  PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DAN MANAJEMEN ARSIP YANG DINAMIS

4. BIMTEK IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2018

5. PENINGKATAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT 

6. BIMTEK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN MANAJEMEN KHUSUS PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN BENCANA DAERAH

7. BIMTEK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN DI DALAM MENINGKATKAN PERAN KEPOLOPORAN PEMUDA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING

8. WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA  PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN MASYARAKAT 

9. BIMTEK PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN  2018

10. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA BUMD, BLUD, BMD DAN  STRATEGI PENGELOLAAN BUMD,BLUD, BMD DAN REGULASINYA DIDALAM MENINGKATKAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH

11. IMPLEMENTASI PERMENDAGERI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN   BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATAUSAHAAN  BARANG MILIK DAERAH BAGI SKPD

12. PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA  PENGELOLAAN  ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

13. PENGELOLAAN  ASET/BARANG  MILIK  DAERAH  SESUAI  PP  27  TAHUN  2014  DAN PENILAIAN  ASET/BARANG  MILIK  DAERAH SERTA IMPLEMENTASI   AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL  SESUAI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 

14. SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP. NO. 27 TAHUN 2014) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN TATA CARA   PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH   BERDASARKAN (PMK NO.78/PMK.06/2014)

15. PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BAGI PUSKESMAS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018

16. BIMTEK MENGOPTIMALKAN PERAN SERTA CSR UNTUK BERSINERGI MENBANGUN KEMITRAAN DAN MENDUKUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN CSR TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

17. BIMTEK SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PP. NO. 17 TAHUN 2018  TENTANG KECAMATAN

18. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENATA KELOLAAN KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL DALAM MEWUJUDKAN  PEMERINTAHAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE

19. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DALAM APBD UNTUK PEMBANGUNAN SARPRAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018

20. BIMTEK INVENTARISASI ASET DESA BERBASIS APLIKASI ASET DESA (SIPADES)

21. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DIDALAM  PENGEMBANGAN BUMDES DAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES 

22. BIMTEK TATA CARA GRAND DESAIN PEMBANGUNAN DESA YANG CEPAT DAN TEPAT DAN  PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA YANG TRANSFARAN  DAN AKUNTABEL

23.  BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA (SIMDA DESA) DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA  PEMERINTAHAN DESA  YANG BAIK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE)

24. PENANGANAN KONFLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DIDAERAH

25.  PENINGKATAN KAPASITAS DAN REVOLUSI MENTAL KEPALA DISTRIK, KEPALA KAMPUNG UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI TERAPAN TEHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI DI DAERAH

26. BIMTEK TERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN POSYANTEK DI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH

27. BIMTEK TATA CARA PENATAAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2017 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 02 TAHUN 2017 SERTA PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA YANG DI LENGKAPI DENGAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

28. BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF  MASYARAKAT DESA

29. PENINGKATAN TUPOKSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH, CAMAT SEBAGAI   PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH  (PPAT) DI DALAM PERTANAHAN

30. PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMdes, APBDes,  DAN METODE AKUNTANSI KEUANGAN DESA DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

31. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DAN PEMBUATAN   PRODUK HUKUM DESA

32. STRATEGI DAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA

33. SOSIALISASI PERMEDES PDTT NO. 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 YANG DI LENGKAPI DENGAN PERMENKEU No.48/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN   DAN EVALUASI DANA DESA  

34. SOSIALISASI PERMENDAGERI NO.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMNDes,RKPDes,APBDes,PERDes DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

35. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KECERDASAN EMOSI (EQ), INTELEKTUAL (IQ), SPRITUAL (SQ) DAN TATA CARA  MEMBAWA DIRI/ETIKA KEPRIBADIAN

36. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

37. PENINGKATAN TUPOKSI CAMAT DAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

38. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT PEMERIKSAAN BPK TERHADAP   PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

39. STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENCAPAIAN RPJMDES DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA   PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

40. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL BAGI SKPD

41. PERAN DPRD DALAM MENYIKAPI SUBTANSI,PROSES,MEKANISME, NORMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ KDH DAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

42. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018

43. BIMTEK IMPLEMENTASI UU. NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN ISU-ISU KRUSIAL UU. MD3 (PERUBAHAN UU. NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR,DPD DAN DPRD)

44. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM E-PLANNING DAN E-BUDGETING DALAM KONTEKS PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

45. BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2017 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

46. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DPRD  PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.104 TAHUN 2016 DAN PENGUATAN KAPASITAS   SEKRETARIAT DPRD DI DALAM MENINGKATKAN   KINERJA DAN PELAYANAN DPRD 

47. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK

48. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD

49. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD TERHADAP MANAJEMEN PERSIDANGAN DAN TEHNIK PENYUSUNAN   RAPAT RISALAH

50. OPTIMALISASI PERAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD DI DALAM  PENYUSUNAN PERDA (LEGISLATIVE DRAFTING)

51. PENINGKATAN TUPOKSI SEKRETARIAT DEWAN  DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD

52. SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017

53. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

54. OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN

55. PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN  DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD

56. SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2014 DAN PERPU NO.01 TAHUN 2014   TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PILKADA SERENTAK

57. OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI  DPRD DALAM PELAKSANAAN MEKANISME LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KDH DAN IMPLEMENTASI UU. NO. 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN UU. NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

58. BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

59. BIMTEK PENGELOLAAN HATINYA PKK DAN PENINGKATAN KAPASITAS TP PKK DAN KADERNYA DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DALAM MENBANTU MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH DI DAERAH

60. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN   MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK

61. BIMTEK KESETARAAN GENDER DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN   MANUSIA DI DAERAH DALAM AGENDA POLITIK

62.  PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN  PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DI DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

63. PERANAN PEMUDA DAN GENDER DALAM   PEMBANGUNAN DAERAH

64. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM   BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH

65.  STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

66. BIMTEK JURNALISTIK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH

67. PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI DI DALAM    MEMBANGUN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS PELAYANAN PRIMA

68. PENGEMBANGAN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS  APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGATURAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH

69. MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH

70. MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS SEORANG AJUDAN  SEKPRI, ASPRI DAN  PENINGKATAN TUPOKSI KEPROTOKOLAN   DAN KEHUMASAN DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL

71.    PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH

72.  BIMTEK KEHUMASAN DAN JURNALISTIK DI DALAM UPAYA PENINGKATAN  LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALITAS BERITA PEMERINTAH DAERAH

73. TATA PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN UU. NO. 09 TAHUN 2010 DAN  PENINGKATAN REVOLUSI MENTAL SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DALAM MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS

74. IMPLEMENTASI PP. NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

75. IMPLEMENTASI UU ASN DAN PENJABARAN PP NO. 11 THN 2017 MELALUI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN MENGGUNAKAN WEB  BAGI SETIAP SKPD/OPD

76. SOSIALISASI PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI  SIPIL (PNS) DAN ANALISIS JABATAN SERTA PENILAIAN  SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

77. BIMTEK APLIKASI E-PLANNING BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 

78. REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BERDASARKAN PP. NO. 18 TAHUN 2016  DAN  SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA - PPAS, RAPBD DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA MELALUI OPD BARU

79. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM KONTEKS UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) YANG DILENGKAPI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SKPD

80.  METODE PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (SKP) DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN & RB  NO. 13 TAHUN 2014

81. TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PP NO 70 TAHUN 2015

82. KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI  PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA 

83. SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

84. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DAN   STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

85.    PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH

86.  PEMBENTUKAN REVOLUSI MENTAL  AJUDAN  SEKPRI, ASPRI YANG SIGAP DAN DINAMIS TERHADAP PELAYANAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN ETIKA PENGATURAN  HUMAS DAN KEPROTOKOLAN

87. MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH/GURU DALAM  PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

88. PERJALANAN DINAS BAGI  PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

89. IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL   NEGARA (ASN) DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)   SERTA ANALISIS JABATAN

90. SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG –UNDANG NO. 30 TAHUN 2014

91.  PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DAN PENGELOLAAN  PEMANFAATAN DANA  KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENKES NO. 19 TAHUN 2014 

92. PENERAPAN  PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN  MEKANISME PROSES AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

93.  BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

94. DESAIN DAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 2016  MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) 2019

95. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN  TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH

96. IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOPERASI BERDASARKAN UU. NO. 17 TAHUN 2012 DAN APLIKASI MANAJEMEN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN  EFEKTIVITAS ORGANISASI

97. PENINGKATAN KAPASITAS  PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

98. BIMTEK MANEJEMEN  PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN MERANCANG MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2017

99. BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PROYEK

100. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH   PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN KONSEP KEBIJAKAN TATA RUANG 

101. BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

102. BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

103. BIMTEK PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TAPAL BATAS)  PROVINSI, KBUPATEN DAN KOTA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

104. PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN, REVIEW, VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD/SKPD DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

105. BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12 TAHUN 2017 DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

106. IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

107. BIMBINGAN TEKNIS TOPONIMI DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI SERTA PEMUTAKHIRAN   KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

108. PENIGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH

109. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS  UU N0. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

110. TEKNIK PENYUSUNAN SPESIFIKASI/HPS DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT DAN SIMULASI SPSE VERSI 4,2

111. BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH

112. PEDOMAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK, HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DAN PEMUTUSAN KONTRAK SERTA ASPEK HUKUMNYA

113. STRATEGI MERUMUSKAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS), KERANGKA ACUAN KERJA (KAK), MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV )

114. JADWAL BIMBINGAN TEKHNIS ,SOSIALISASI DAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI  AHLI  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  SESUAI PERPRES 54 DAN SELURUH PERUBAHANNYA (PERPRES 54/2010, 35/2011, 70/2012, 172/2014 DAN NO. 4 TAHUN 2015 )

115. KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB )  SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN  RETRIBUSI DAERAH

116. BIMTEK MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)

117. BIMTEK PENGELOLAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH DAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

118.  OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA