WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN MASYARAKAT

Kepada Yth :

Kepala Badan Kesbagpol dan PBD Kota Se- Indonesia

Beserta Staf

Di,-

       Tempat       

Dengan Hormat,

Agenda pertama Nawa Cita pemerintahan presiden Joko Widodo, “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” harus dimaknai dalam konteks pertahanan dan keamanan negara baik secara fisik, ekonomi, social dan hukum sehingga diperlukan daya upaya dari segenap elemen masyarakat. Bangsa Indonesia yang lahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah asal yang tersebar luas dalam ribuan pulau perlu menyepakati suatu cara hidup bersama dalam kebhinekaan sebagai warga negara suatu bangsa. Salah satu cara hidup bersama itu ialah cara pandang tentang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Cara pandang yang dimaksud bagi bangsa Indonesia ialah Wawasan yang mengacu pada kondisi dan konstelasi geografi, sosial budaya, serta faktor kesejarahan, dan perkembangan lingkungan. Dengan demikian, konsepsi yang terkandung di dalamnya merupakan simpulan dari pengalaman masa lalu dan lingkungannya yang relevan saat ini serta valid di masa datang, Bangsa Indonesia yang menegara merupakan suatu kenyataan meskipun bila ditinjau dari asal-usul dan terjadinya merupakan keluarbiasaan yang tergolong sangat unik, ternyata bangsa ini berkembang maju hingga saat ini. Hal itu dimungkinkan karena ada faktor pendorong dan pengikat yang kuat. Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung faktor-faktor yang dimaksud, yang bila diimplementasikan dapat memperkuat dorongan dan ikatan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dijiwai rasa kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan sehingga, terpeliharanya kesatuan wilayah nasional. Di atas kondisi yang tercipta dari Ideologi Pancasila, Ketahanan Nasional dengan Kewaspadaan serta Wawasan Kebangsaan, selanjutnya dapat dibangun dan dilaksanakan pembangunan nasional dan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

dan disamping itu, di ketahui bersama Setelah di setujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sehubungan dengan hal di atas Maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 Hari dengan Tema :

” WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA

PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN MASYARAKAT "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendagri berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal	Tempat/Hotel
Selasa – Jumat, 10-13 Jan 2023 Selasa – Jumat, 17-20 Jan 2023 Selasa – Jumat, 24-27 Jan 2023	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta
Rabu – Sabtu, 1-4 Feb 2023 Selasa – Jumat, 8-11 Feb 2023 Selasa – Jumat, 15-18 Feb 2023 Selasa – Jumat, 22-25 Feb 2023	Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No.1, Jakarta
Kamis – Minggu, 2-5 Mar 2023 Kamis – Minggu, 9-12 Mar 2023 Kamis – Minggu, 16-19 Mar 2023 Kamis – Minggu, 23-26 Mar 2023	Hotel Ibis Styles Jl. Kh. Zainul Arifin No.5-7, Jakarta
Kamis, 30 Mar – Minggu, 1 Apr 2023 Selasa – Jumat, 4-7 Apr 2023 Selasa – Jumat, 11-14 Apr 2023 Selasa – Jumat, 18-21 Apr 2023 Selasa – Jumat, 25-28 Apr 2023	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta
Rabu – Sabtu, 3-6 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 10-13 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 17-20 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 24-27 Mei 2023	Hotel Sparks, Jl. Mangga Besar, Jakarta
Senin, 29 Mei – Kamis, 1 Juni 2023 Senin – Kamis, 5-8 Juni 2023 Senin – Kamis, 12-15 Juni 2023 Senin – Kamis, 19-22 Juni 2023	Hotel Ibis, Jl. Hayam wuruk, Jakarta

 

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Meeting, dan panitia juga menyiapkan Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia : Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN EMANSIPASI WANITA DIDALAM KANCAH PERPOLITIKAN DI DAERAH

Dengan Hormat,

Program peningkatan kapasitas dan peranan perempuan dalam pembangunan daerah yang diharapkan mempunyai dampak langsung terhadap upaya Pembangunan di daerah baik pengentasan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) untuk wilayah pedesaan, dan program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ) untuk wilayah perkotaan dimana tanggung Jawab bersama Khususnya PEMDA setelah Otonomi Daerah.

Dan disamping itu P2KP, PNPM, P2TP2A, maupun BPPKB bisa memainkan perannya didalam membantu PEMDA di dalam membangun Pembangunan didaerah yaitu meningkatkan Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) yang bermoral dan bermartabat. Dan seiring dengan perkembangan Pemberdayaan Perempuan ( Gender ), banyak memainkan perannya didalam kancah Politik di Indonesia. Oleh karna itu diharapkan GENDER sebagai emansipasi Wanita betul – betul menpunyai SDM yang handal bukan Cuma sekedar Retorika tapi pembuktian dimasyarakat untuk memajukan sendi – sendi pembangunan di daerah sesuai Visi dan Misinya yang berlandaskan Undang – undang Dasar dan Pancasila.

Keberhasilan peran perempuan/ibu baik dalam rumah tangga,maupun didalam Kancah Politik akan terlihat dari pembinaan sehingga akan melahirkan bibit,bebet dan bobot generasi bangsa,yang akan menjadi cikal bakal pelopor dalam pembangunan mulai dari desa, daerah hingga Nasional.

         Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema :

” PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

DAN EMANSIPASI WANITA DIDALAM KANCAH PERPOLITIKAN DI DAERAH ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal	Tempat/Hotel
Selasa – Jumat, 10-13 Jan 2023 Selasa – Jumat, 17-20 Jan 2023 Selasa – Jumat, 24-27 Jan 2023	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta
Rabu – Sabtu, 1-4 Feb 2023 Selasa – Jumat, 8-11 Feb 2023 Selasa – Jumat, 15-18 Feb 2023 Selasa – Jumat, 22-25 Feb 2023	Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No.1, Jakarta
Kamis – Minggu, 2-5 Mar 2023 Kamis – Minggu, 9-12 Mar 2023 Kamis – Minggu, 16-19 Mar 2023 Kamis – Minggu, 23-26 Mar 2023	Hotel Ibis Styles Jl. Kh. Zainul Arifin No.5-7, Jakarta
Kamis, 30 Mar – Minggu, 1 Apr 2023 Selasa – Jumat, 4-7 Apr 2023 Selasa – Jumat, 11-14 Apr 2023 Selasa – Jumat, 18-21 Apr 2023 Selasa – Jumat, 25-28 Apr 2023	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta
Rabu – Sabtu, 3-6 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 10-13 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 17-20 Mei 2023 Rabu – Sabtu, 24-27 Mei 2023	Hotel Sparks, Jl. Mangga Besar, Jakarta
Senin, 29 Mei – Kamis, 1 Juni 2023 Senin – Kamis, 5-8 Juni 2023 Senin – Kamis, 12-15 Juni 2023 Senin – Kamis, 19-22 Juni 2023	Hotel Ibis, Jl. Hayam wuruk, Jakarta

 

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Meeting, dan panitia juga menyiapkan Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia : Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720
.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More