MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Selasa, 15 November 2016

LANGKAH - LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN BAGI PA, PPK-SKPD, PPTK DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia
Cq; Bagian Keuangan
Bendahara

Di,-
 Tempat

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui di dalam menciptakan Pengelolaan Keuangan Good Governance diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam mengimplementasikan dan menjabarkan pengelolaan APBD TA 2017 dengan baik, Efisien, Efektif, transfaran, Kredibel dan Akuntabel, sehingga di dalam mempertanggugjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap SKPD tidak terjadi temuan lagi oleh BPK atas tindak Pidana Korupsi. Karena dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik pula adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Di samping itu manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Maka Pertanggungjawaban Bendahara ini merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat pengawas Internal untuk mnyakinkan  kendala informasi yang disajikan, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).Dan di samping itu metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sangat penting di lakukan untuk mengukur Out Put Para PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Apakah target itu sudah  tercapai, karna SKP  memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan bimbingan teknis dan bermaksut mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut, Bimbingan Teknis dengan Tema :

" LANGKAH - LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN BAGI PA, PPK-SKPD, PPTK DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD "

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Rabu -Sabtu, 06  – 09 Februari  2019
Rabu -Sabtu, 13  – 16 Februari  2019
Rabu -Sabtu, 20  – 23 Februari  2019
Rabu -Sabtu, 27  – 02 Maret  2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II
Rabu -Sabtu, 06  – 09 Maret  2019
Rabu -Sabtu, 13  – 16 Maret   2019
Rabu -Sabtu, 20  – 23 Maret   2019
Rabu -Sabtu, 27  – 30 Maret  2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Ankatan III
Rabu -Sabtu, 03  – 06 April 2019
Rabu -Sabtu, 10 – 13 April 2019
Rabu -Sabtu, 17 – 20 April 2019
Rabu -Sabtu, 24 – 27 April 2019
Hotel Golden Tulip,
Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720.

Rabu, 21 September 2016

SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017

Kepada Yth :
Ketua DPRD Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq; Setwan
Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,- 
Tempat  

Dengan Hormat,
Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota Menjadi Undang-Undang. Dan UU No.10 Tahun 2016 pelaksanaannya terdekat digunakan pada Pilkada 2017. Meski pemungutan suara Pilkada 2017 pada tahun 2017, tahapannya sudah berlangsung di 2016.
         Dan tidak dapat di pungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, menyisakan berbagai  persoalan – persoalan Hasil Pemilukada KDH/WKDH di dalam pesta Demokrasi, dan ujungnya adalah sengketa Pilkada.

      sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA)akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESEIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAH/WKDH TAHUN 2017 

Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 030/D.IV.1/II/2016. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
JANUARI 2019
FEBRUARI 2019
MARET 2019
APRIL 2019
17-20 Jan 2019
Hotel Green Batara
Bandung
01-04 Feb 2019
Hotel J4
Bali
03-06 Maret 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
04-07 April 2019
Hotel J4
Bali
20-23 Jan 2019
Hotel Grand Cempaka
Jakarta
07 -10 Feb 2019
Hotel Grand Town
Makassar
08-11 Maret 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
07-10 April 2019
Hotel Grand Town
Makassar
23-26 Jan 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
10-13 Feb 2019
Hotel Arcadia
Jakarta
11-14 Maret 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
10-13 April 2019
Hotel Arcadia
Jakarta
26-29 Jan 2019
Hotel J4
Bali
13-17 Feb 2019
Hotel Green Batara
Bandung
14-17 Maret 2019
Hotel Swissbellexpress
Bali
13-16 April 2019
Hotel Green Batara
Bandung
28-31 Jan 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
17-20 Feb 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
18-21 Maret 2019
Hotel Grand Town
Makassar
16-19 April 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
-
21-24 Feb 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
23-26 Maret 2019
Hotel Grand Town
Makassar
21-24 April 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
-
25-28 Feb 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
27-30 Maret 2019
Hotel Green Batara
Bandung
27-30 April 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia sdr H. Abdul Rahman, SE, M.Si di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-18-33-557.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 19 Juli 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RPKD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Kepada Yth :
Kepala Bappeda Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
Di,-
Tempat 

Dengan Hormat,
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Dan Pemerintah daerah yang mempunyai Tugas Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan di Daerah yang kuat, Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerahnya dan peningkatan pendapatan masyarakat pada khususnya  sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendesain Strategi dan arah kebijakan RPJM Daerah serta Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra SKPD dan RKPD.
Dan di samping itu untuk mengukur keberhasilan tercapainya Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada setiap SKPD, maka di perlukan Lakip dan Sakip sebagai Barometer, Oleh Karna itu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri&IP)mengundang Bpk/Ibu untuk mengikuti Bimbingan Teknis, 4  hari dengan Tema :

“ PEDOMAN PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RPKD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
JANUARI 2019
FEBRUARI 2019
MARET 2019
APRIL 2019
17-20 Jan 2019
Hotel Green Batara
Bandung
01-04 Feb 2019
Hotel J4
Bali
03-06 Maret 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
04-07 April 2019
Hotel J4
Bali
20-23 Jan 2019
Hotel Grand Cempaka
Jakarta
07 -10 Feb 2019
Hotel Grand Town
Makassar
08-11 Maret 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
07-10 April 2019
Hotel Grand Town
Makassar
23-26 Jan 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
10-13 Feb 2019
Hotel Arcadia
Jakarta
11-14 Maret 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
10-13 April 2019
Hotel Arcadia
Jakarta
26-29 Jan 2019
Hotel J4
Bali
13-17 Feb 2019
Hotel Green Batara
Bandung
14-17 Maret 2019
Hotel Swissbellexpress
Bali
13-16 April 2019
Hotel Green Batara
Bandung
28-31 Jan 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
17-20 Feb 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
18-21 Maret 2019
Hotel Grand Town
Makassar
16-19 April 2019
Hotel Nagoya Plaza
Batam
-
21-24 Feb 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
23-26 Maret 2019
Hotel Grand Town
Makassar
21-24 April 2019
Hotel Bintang
Senggigi, Lombok
-
25-28 Feb 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
27-30 Maret 2019
Hotel Green Batara
Bandung
27-30 April 2019
Hotel Cavinton
Yogyakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Bpk : H. Abdul Rahman,  Nomor HP : 0811-1833-557.
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 3 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan