MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Jumat, 29 April 2016

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota SE- Indonesia
Cq : - Ketua Pembuatan Perda
Ketua Badan Kehormatan
Anggota DPRD Prov/Kab/kota
Sekretaris DPRD Prov/Kab/Kota
 Dan Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,-
Tempat
                                                                                                                        
Dengan Hormat,
Salah satu fungsi Dewan Perwaklan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilihat bagaimana peranan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dan disamping itu Penguatan fungsi dan kinerja DPRD dilakukan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (penambahan alat kelengkapan dewan, berupa Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang tentunya memiliki kaidah-kaidah dan kode Etik. Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP), di bawah naugan Ditjend.Kesbangpol Kemendagri RI, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :


Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019
Senin – Kamis, 21 – 11 Oktober 2019
Senin – Kamis, 28 – 18 Oktober 2019
Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II
Senin – Kamis, 04 – 07 November 2019
Senin – Kamis, 11 – 14 November 2019
Senin – Kamis, 18 – 21 November 2019
Senin – Kamis, 25 – 28 November 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Senin – Kamis, 02 – 05 Desember 2019
Senin – Kamis, 09 – 12 Desember 2019
Senin – Kamis, 16 – 19 Desember 2019
Senin – Kamis, 23 – 26 Desember 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi,Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720..
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Minggu, 10 April 2016

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kepada Yth :
  1. Pejabat Pengelola Keuangan Pemda
  2. Pejabat Pemda yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat desa
  3. Camat
  4. Kepala Desa
  5. Aparatur Desa
  6. Bendahara Desa
Di,-
Tempat

Dengan Hormat,
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai era baru pembangunan yang berbasis desa dengan memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada   pemerintah   desa.  Hal  tersebut   diikuti   pula   dengan   memberikan sumber-sumber pendapatan desa, termasuk yang berasal dari APBD dan APBN. Pendapatan desa yang bersumber dari APBN adalah Dana Desa, dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:

      1. Untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal                berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa;
      2. Membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
      3. Prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pemberian kewengan yang disertai dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang besar kepada pemerintah desa harus memberikan dampak yang positif pada percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas   penggunaan   Dana   Desa   untuk   pembangunan   Desa   dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, maka kamidariPUSKDAGRI & IP Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Sabtu - Selasa, 12 – 15 Oktober 2019
Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019
Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019
Hotel Oasis Amir,
Jakarta
Angkatan II
Sabtu - Selasa02 – 05 November 2019
Sabtu - Selasa09 – 12 November 2019
Sabtu - Selasa, 16 – 19 November 2019
Sabtu - Selasa23 – 26 November 2019
Sabtu – Selasa, 30 Nov – 03 Des 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Sabtu - Selasa07 – 10 Desember 2019
Sabtu - Selasa14 – 17 Desember 2019
Sabtu - Selasa21 – 24 Desember 2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah  ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si  di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 05 April 2016

PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD

Kepada Yth :
Sekretaris DPRD Provinsi/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq : - Bagian Persidangan
        - Bagian Humas dan Protokol
        - Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,-
       Tempat
                                                                                                                            
Dengan Hormat,
Dalam rangka membangun citra yang positif  (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan bukanlah masalah yang sederhana, dan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Tugas Humas dan Protokoler terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara, Pelayanan Prima terhadap Pimpinan dan anggota DPRD sangatlah penting, begitu pula dengan mengatur dan mengagendakan Rapat atau pertemuan di lingkungan Sekretariat DPRD. Oleh Karena itu Revormasi Pembaharuan harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku.
           Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) mengundang Bapak/Ibu disekretariat DPRD Dan SKPD untuk mengikuti Bimbingan Teknis 4 Hari 3 dengan Tema :

“ PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Kamis - Minggu, 17– 20 Oktober 2019
Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019
Kamis – Minggu, 31 Okt – 03 Nov 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II
Kamis - Minggu07 – 10 November 2019
Kamis - Minggu14 – 17 November 2019
Kamis - Minggu, 21 – 24 November 2019
Kamis - Minggu28 Nov – 01 Des 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Kamis - Minggu05 – 08 Desember 2019
Kamis - Minggu12 – 15 Desember 2019
Kamis - Minggu19 – 22 Desember 2019
Kamis - Minggu26 – 29 Desember 2019
Hotel Cavinton,
Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta  Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar, 2 Orang (twin Sharen), konsumsi, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-1833-557.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan