OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota SE- Indonesia
Cq : - Ketua Pembuatan Perda
Ketua Badan Kehormatan
Anggota DPRD Prov/Kab/kota
Sekretaris DPRD Prov/Kab/Kota
 Dan Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di,-
Tempat

                                                                                                                        

Dengan Hormat,

Salah satu fungsi Dewan Perwaklan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilihat bagaimana peranan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dan disamping itu Penguatan fungsi dan kinerja DPRD dilakukan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (penambahan alat kelengkapan dewan, berupa Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang tentunya memiliki kaidah-kaidah dan kode Etik. Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP), di bawah naugan Ditjend.Kesbangpol Kemendagri RI, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN ”

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 16 – 19 Januari 2020 Kamis - Minggu, 23 – 26 Januari 2020 Kamis – Minggu, 30 Jan – 02 Feb 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 06 – 09 Februari 2020 Kamis - Minggu, 13 – 16 Februari 2020 Kamis – Minggu, 20 – 23 Februari 2020 Kamis – Minggu, 27 Feb – 01 Maret 2020	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Maret 2020 Kamis - Minggu, 12 – 15 Maret 2020 Kamis – Minggu, 19 – 22 Maret 2020 Kamis – Minggu, 26 – 29 Maret 2020	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi,Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720..

Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kepada Yth :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Pemda
2. Pejabat Pemda yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat desa
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Aparatur Desa
6. Bendahara Desa

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai era baru pembangunan yang berbasis desa dengan memberikan kewenangan yang lebih

besar kepada   pemerintah   desa.  Hal  tersebut   diikuti   pula   dengan   memberikan sumber-sumber pendapatan desa, termasuk yang berasal dari APBD dan APBN. Pendapatan desa yang bersumber dari APBN adalah Dana Desa, dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:

      1. Untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal                berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa;

      2. Membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

      3. Prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pemberian kewengan yang disertai dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang besar kepada pemerintah desa harus memberikan dampak yang positif pada percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas   penggunaan   Dana   Desa   untuk   pembangunan   Desa   dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, maka kamidariPUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 11 – 14 Januari 2020 Sabtu - Selasa, 18 – 21 Januari 2020 Sabtu - Selasa, 25 – 28 Januari 2020	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 01 – 04 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 08 – 11 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 15 – 18 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 22 – 25 Februari 2020 Sabtu – Selasa, 29 Feb – 02 Maret 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 28 – 31 Maret 2020	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah  ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si  di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.

Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD

Kepada Yth :

Sekretaris DPRD Provinsi/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq : - Bagian Persidangan

        - Bagian Humas dan Protokol

        - Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di,-

       Tempat

                                                                                                                            

Dengan Hormat,

Dalam rangka membangun citra yang positif  (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan bukanlah masalah yang sederhana, dan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Tugas Humas dan Protokoler terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara, Pelayanan Prima terhadap Pimpinan dan anggota DPRD sangatlah penting, begitu pula dengan mengatur dan mengagendakan Rapat atau pertemuan di lingkungan Sekretariat DPRD. Oleh Karena itu Revormasi Pembaharuan harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku.

           Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) mengundang Bapak/Ibu disekretariat DPRD Dan SKPD untuk mengikuti Bimbingan Teknis 4 Hari 3 dengan Tema :

“ PENINGKATAN TUPOKSI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 13 – 16 Januari 2020 Senin – Kamis, 20 – 23 Januari 2020 Senin – Kamis, 27 – 30 Januari 2020	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 03 – 06 Februari 2020 Senin – Kamis, 10 – 13 Februari 2020 Senin – Kamis, 17 – 20 Februari 2020 Senin – Kamis, 24 – 27 Februari 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Maret 2020 Senin – Kamis, 09 – 12 Maret 2020 Senin – Kamis, 16 – 19 Maret 2020 Senin – Kamis, 23 – 26 Maret 2020 Senin – Kamis, 30 Maret – 02 April 2020	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta  Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar, 2 Orang (twin Sharen), konsumsi, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-1833-557.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More