MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Senin, 27 Juli 2015

STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENCAPAIAN RPJMDES DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Kepada Yth  :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Indonesia 
Cq :1. Asisten  I Bidang Pemerintah
       2. Kabag Pemerintahan
       3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
       4. Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Di,-
Tempat  

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kemendagri RI, dan PDTT, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

” STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENCAPAIAN RPJMDES  DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE 

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut : 

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Senin – Kamis, 06 - 09 Sep 2021

Senin – Kamis, 13 - 16 Sep 2021

Senin – Kamis, 20 - 23 Sep 2021 

Senin – Kamis, 27 - 30 Sep 2021

Hotel Grand Cempaka

Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan II

Senin – Kamis, 04 - 07 Okt 2021

Senin – Kamis, 11 - 14 Okt 2021

Senin – Kamis, 18 - 21 Okt 2021

Senin – Kamis, 25 - 28 Okt 2021

Hotel 88,

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan III

Senin – Kamis, 01 - 04 Nov 2021

Senin – Kamis, 08 - 11 Nov 2021

Senin – Kamis, 15 - 18 Nov 2021

Senin – Kamis, 22 - 25 Nov 2021

Hotel Arcadia,

Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan IV

Senin – Kamis, 06 - 09 Des 2021

Senin – Kamis, 13 - 16 Des 2021

Senin – Kamis, 20 - 23 Des 2021

Senin – Kamis, 27 - 30 Des 2021

Hotel Cordela Senen

Jl. Kramat Raya No. 102

Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu )  kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break,Kunker, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si  Nomor HP : 0811-1833-557
.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Minggu, 26 Juli 2015

IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SERTA ANALISIS JABATAN

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui Bersama, UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara telah di syahkan Oleh DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, Dan untuk meningkatkan Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengetahui beberapa poin2 tertentu terkait pengankatan, Pemindahan dan penilaian, penghargaan serta hak-hak kepegawaian menurut UU ASN.
Dengan Implementasi PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS maka PNS dapat menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah. Sehubungan dengan hal yang diatas  maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebjakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SERTA ANALISIS JABATAN“

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Rabu -Sabtu, 0104 Sep 2021

Rabu -Sabtu, 0811 Sep 2021

Rabu -Sabtu, 1518 Sep 2021

Rabu -Sabtu, 2225 Sep 2021

Rabu -Sabtu, 29 Sep02 Okt 2021

Hotel Ibis Senen

Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Angkatan II

Rabu -Sabtu, 0609 Okt 2021

Rabu -Sabtu, 1316 Okt 2021

Rabu -Sabtu, 2023 Okt 2021

Rabu -Sabtu, 2730 Okt 2021

Hotel Amaris Thamrin,

Jakarta

Angkatan III

Rabu -Sabtu, 0306 Nov 2021

Rabu -Sabtu, 10 – 13 Nov 2021

Rabu -Sabtu, 1720 Nov 2021

Rabu -Sabtu, 2427 Nov 2021

Hotel Yuan Garden Pasar Baru,

Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta

Angkatan IV

Rabu -Sabtu, 0104 Des 2021

Rabu -Sabtu, 0811 Des 2021

Rabu -Sabtu, 1518 Des 2021

Rabu -Sabtu, 2225 Des 2021

Hotel Sparks Mangga Besar

Jl. Raya Mangga Besar No. 42

Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin sharen) Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Bpk H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557. 
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami mengucapkan terima kasih. 

Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

Kamis, 23 Juli 2015

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BAGI SKPD

Kepada Yth :
Bupati dan Walikota Se - Indonesia
Cq :  Setdakab/Setdako
-  Bagian Pemerintahan
- BPMPD
-  Para kepala Desa
-  Bagian Keuangan
-  Bendahara
-  Di,-
Tempat                                                                                

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dan selanjutnya di keluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah yaitu PP. No. 43 dan PP.60 Tahun 2014 tentang Desa,dan 4 permendagri yaitu Permendagri No. 111,112, 113, 114 tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan dari UU. No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Dan salah satu hal yang sangat krusial dan rawan terjadi masalah di daerah  karena keterbatasan SDM yaitu Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014.
Dan di samping itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dan Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual in sudah efektif dan harus di implementasikan pertanggal 1 Januari 2014 bagi setiap SKPD.
Untuk membantu Aparatur Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Berdasarkan permendagri No. 113 tahun 2014, dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah.
          Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BAGI SKPD ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Selasa Jumat, 0710 Sep 2021

Selasa Jumat, 1417 Sep 2021

Selasa Jumat, 2124 Sep 2021

Selasa Jumat, 28 Sep 01 Okt 2021

Hotel Oasis Amir,

Jl. Senen Raya Blok A

Jakarta

Angkatan II

Selasa Jumat, 05 – 08 Okt 2021

Selasa Jumat12 – 15 Okt 2021

Selasa Jumat19 – 22 Okt 2021

Selasa Jumat26 – 29 Okt 2021

Hotel 88,

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan III

Selasa Jumat, 02 – 05 Nov 2021

Selasa Jumat, 09 – 12 Nov 2021 Selasa Jumat16 – 19 Nov 2021 Selasa Jumat23 – 26 Nov 2021

Hotel Ibis Senen

Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Angkatan IV

Selasa Jumat, 07 – 10 Des 2021

Selasa Jumat14 – 17 Des 2021

Selasa Jumat21 – 24 Des 2021

Selasa Jumat28 – 31 Des 2021

Hotel Ibis Style Gajah Mada

Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.5-7, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman,  di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-1833-557.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

Senin, 06 Juli 2015

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP. NO. 27 TAHUN 2014) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN (PMK NO.78/PMK.06/2014)

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang didambakan seluruh rakyat.
Dan di dalam implementasinya pengelolaan Asset Daerah menyisahkan persoalan di Daerah karna keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Asset Daerah itu sendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan Satuan Kerja Perangkat Daerah, agar tercipta Tata Kelola Aset yang Baik maka kami, Sehubungan dengan semua hal tersebut diatas maka kami dari PUSKDAGRI & IP Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP. NO. 27 TAHUN 2014) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN TATA CARA  PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN (PMK NO.78/PMK.06/2014)”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Kamis - Minggu, 0205 Sept 2021

Kamis - Minggu, 0912 Sept 2021

Kamis - Minggu, 1619 Sept 2021

Kamis - Minggu, 2326 Sept 2021

Kamis - Minggu, 30 Sept03 Okt 2021

Hotel 88,

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan II

Kamis - Minggu, 0710 Okt 2021

Kamis - Minggu, 1417 Okt 2021

Kamis - Minggu, 2124 Okt 2021

Kamis - Minggu, 2831 Okt 2021

Hotel Arcadia,

Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III

Kamis - Minggu, 04 – 07 Nov 2021

Kamis - Minggu, 1114 Nov 2021

Kamis – Minggu, 1821 Nov 2021

Kamis – Minggu, 25 – 28 Nov 2021

Hotel Cavinton,

Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta

Angkatan IV

Kamis - Minggu, 0205 Des 2021

Kamis - Minggu, 0912 Des 2021

Kamis – Minggu, 1619 Des 2021

Kamis – Minggu, 2326 Des 2021

Hotel Rivoli Senen

Jl. Kramat Raya No. 41

Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman,  di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-1833-557.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan