MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Rabu, 01 Februari 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMdes, APBDes, DAN METODE AKUNTANSI KEUANGAN DESA DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Kepada Yth  : 
Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Se- Indonesia 
Cq :1. Asisten  I Bidang Pemerintah 
Kabag Pemerintahan 
Para Camat dan Sekcam  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa   
Para Kepala Desa dan Perangkat Desa 
Kepala BPD
Di,-
Tempat
Dengan Hormat, 
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.Dan selanjutnya di keluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah yaitu PP. No. 43 dan PP.60 Tahun 2014 tentang Desa,dan 4 permendagri yaitu Permendagri No.111,112,113,114 tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan dari UU. No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.Oleh karna itu untuk meningkatkan Tupoksi bagi Aparatur Pemerintah Daerah yaitu Camat di dalam memfasilitasi pemerintahan desa di perlukan suatu Pemahan yang Baik dan sinergi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance. Sehubungan dengan hal tersebut, kami PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kemendagri RI, dan PMD, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

” PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMdes, APBDes,  DAN METODE AKUNTANSI KEUANGAN DESA DANPELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut : 

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Selasa Jumat, 0710 Sep 2021

Selasa Jumat, 1417 Sep 2021

Selasa Jumat, 2124 Sep 2021

Selasa Jumat, 28 Sep 01 Okt 2021

Hotel Oasis Amir,

Jl. Senen Raya Blok A

Jakarta

Angkatan II

Selasa Jumat, 05 – 08 Okt 2021

Selasa Jumat12 – 15 Okt 2021

Selasa Jumat19 – 22 Okt 2021

Selasa Jumat26 – 29 Okt 2021

Hotel 88,

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan III

Selasa Jumat, 02 – 05 Nov 2021

Selasa Jumat, 09 – 12 Nov 2021 Selasa Jumat16 – 19 Nov 2021 Selasa Jumat23 – 26 Nov 2021

Hotel Ibis Senen

Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Angkatan IV

Selasa Jumat, 07 – 10 Des 2021

Selasa Jumat14 – 17 Des 2021

Selasa Jumat21 – 24 Des 2021

Selasa Jumat28 – 31 Des 2021

Hotel Ibis Style Gajah Mada

Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.5-7, Jakarta

Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break. Panitia Menyediakan  Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720
.
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan