SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK

Kepada Yth :

Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Beserta Anggota DPRD

Di,-

       Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan sehingga Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Permendagri No. 06 Tahun 2017.

      untuk meningkatkan pemahaman Para Legislatif dan pemerintah daerah serta para stakeholder terkait Permendagri No. 06 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol  tentang Regulasi Baru tersebut, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Berkompeten di bidangnya, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK "

      Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Selasa - Jumat, 14 – 17 Januari 2020 Selasa - Jumat, 21 – 24 Januari 2020 Selasa - Jumat, 28 – 31 Januari 2020	Hotel Luminor Kota Jl. Raya Mangga Besar No. 73 Jakarta
Angkatan II	Selasa - Jumat, 04 – 07 Februari 2020 Selasa - Jumat, 11 – 14 Februari 2020 Selasa - Jumat, 18 – 21 Februari 2020 Selasa - Jumat, 25 – 28 Februari 2020	Hotel Sparks Mangga Besar Jl. Raya Mangga Besar No. 42 Jakarta
Angkatan III	Selasa - Jumat, 03 – 06 Maret 2020 Selasa - Jumat, 10 – 13 Maret 2020 Selasa - Jumat, 17 – 20 Maret 2020 Selasa - Jumat, 24 – 27 Maret 2020 Selasa - Jumat, 31 Maret – 03 April 2020	Hotel G7 Kemayoran Jl. Garuda No. 67 Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin sharen) Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si,  di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.

        Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se- Indonesia

Cq :Kepala DPPKAD

Kepala Bappeda

Kepala Inspektorat

Kepala BKD

Sekretaris DPRD

Bendahara Barang

SKPD Terkait

Di,-

Tempat

Dengan Hormat 

Permasalahan aset menjadi permasalahan umum yang terus menjadi isu dalam setiap  pemberian opini oleh BPK atas Pemeriksaan LKPD hingga saat ini tanpa perubahan yang cukup berarti. Tidak wajarnya aset tetap selain menjadi masalah atas akuntabilitas  pengelolaan aset bagi Pemda juga akan menjadi beban bagi Pemeriksa BPK karena cakupan  pemeriksaan yang terus meluas setiap tahunnya. 

           Oleh karna itu diperlukan langkah yang strategis bagi pemda di dalam Penatausahaan Asset daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP)  dan manajemen pengelolaan asset daerah yang Transfaran dan akuntabel menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance).

          karna keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami penatausaan dan pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Aset Daerah itu sendiri,  maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ( PUSKDAGRI&IP) ) akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema :

PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA  PENGELOLAAN  ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 13 – 16 Januari 2020 Senin – Kamis, 20 – 23 Januari 2020 Senin – Kamis, 27 – 30 Januari 2020	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 03 – 06 Februari 2020 Senin – Kamis, 10 – 13 Februari 2020 Senin – Kamis, 17 – 20 Februari 2020 Senin – Kamis, 24 – 27 Februari 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Maret 2020 Senin – Kamis, 09 – 12 Maret 2020 Senin – Kamis, 16 – 19 Maret 2020 Senin – Kamis, 23 – 26 Maret 2020 Senin – Kamis, 30 Maret – 02 April 2020	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia  Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720
.

             Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami mengucapkan terima kasih.

Read More

IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kepada Yth : 

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia 

Cq : Para Kepala Dinas SKPD

Di,- 

Tempat   

Dengan Hormat,

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

       Sehubungan dengan hal di atas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

” IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 11 – 14 Januari 2020 Sabtu - Selasa, 18 – 21 Januari 2020 Sabtu - Selasa, 25 – 28 Januari 2020	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 01 – 04 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 08 – 11 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 15 – 18 Februari 2020 Sabtu - Selasa, 22 – 25 Februari 2020 Sabtu – Selasa, 29 Feb – 02 Maret 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Maret 2020 Sabtu - Selasa, 28 – 31 Maret 2020	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720.

Read More

BIMBINGAN TEKNIS TOPOMINI DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI SERTA PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se- Indonesia

Cq : - Asisten I Bidang Pemerintahan

- Kabag Pemerintahan

-Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi (PPNR)

-Para Camat dan Sekcam

-Para Lurah

-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintan Desa (BPMPD)

Di,-

Tempat  

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor : 125.1/4966/PUM, dalam hal dukungan Anggaran Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor  : 125.1/1109/PUM, dalam hal pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Provinsi/Kabupaten dan Kota bagi pejabat pemerintahan terutama Aparatur Pemerintah Daerah Kecamatan dan Panitia Pembekuan Nama Rupa Bumi (PPNR), di dalam memahahami Toponimi  dan Pemutakhiran Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan di perlukan Knowledge, Skill dan Attitude supaya tidak terjadi salah interprestasi di dalam Topinimi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

         Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk meningkatkan    pemahaman dan   kemampuan teknis bagi aparatur Pemerintah Daerah guna mewujudkan penyusunan gasetir nasional dan tertib administrasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang pada akhirnya akan tersedia data dan informasi yang akurat mengenai nama unsur rupa bumi di daerah, maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimbingan Teknis, 4 hari dengan Tema :

” BIMBINGAN TEKNIS TOPOMINI DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI SERTA PEMUTAKHIRAN  KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 16 – 19 Januari 2020 Kamis - Minggu, 23 – 26 Januari 2020 Kamis – Minggu, 30 Jan – 02 Feb 2020	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 06 – 09 Februari 2020 Kamis - Minggu, 13 – 16 Februari 2020 Kamis – Minggu, 20 – 23 Februari 2020 Kamis – Minggu, 27 Feb – 01 Maret 2020	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Maret 2020 Kamis - Minggu, 12 – 15 Maret 2020 Kamis – Minggu, 19 – 22 Maret 2020 Kamis – Minggu, 26 – 29 Maret 2020	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima RatUS Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : Abdul Rahman, SE,  Nomor HP : 0811-1833-557.

Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

Read More

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD

Kepada Yth :

Sekretaris DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia

Cq : 1. Kabag/Kasubbag Umum  Beserta Staf 

2. Kabag/Kasubbag Humas dan Protokoler Dan Beserta Staf
3. Kabag/Kasubbag Keuangan dan Anggaran Beserta Staf
4. Kabag/Kasubbag Persidangan dan Risalah Beserta Staf
5. Kabag/KasubbagTU dan Kepegawaian Beserta Staf
6. Kabag/KasubbagHukum Beserta Staf

Di,-

Tempat     

Dengan Hormat,

Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 sudah ditetapkan, maka implementasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 sudah dapat di pergunakan sesuai Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD Di dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota.

Oleh karna itu maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan sebagai Support System untuk mendukung Kinerja DPRD.

Reformasi Pembaharuan di dalam meningkatkan tupoksi Aparatur Sekretariat DPRD terhadap pelayanan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, baik di dalam pelayanan/pengaturan Persidangan, Humas dan keprotokolan, pengaturan pengelolaan keuangan, penatausahaan, kelengkapan, Produk Hukum,  dan sebagainya dapat diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga  tercipta tata Kelola Pemerintahan yang baik atau GOOD GOVERNANCE.

Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah ( LK3P ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Selasa - Jumat, 14 – 17 Januari 2020 Selasa - Jumat, 21 – 24 Januari 2020 Selasa - Jumat, 28 – 31 Januari 2020	Hotel Luminor Kota Jl. Raya Mangga Besar No. 73 Jakarta
Angkatan II	Selasa - Jumat, 04 – 07 Februari 2020 Selasa - Jumat, 11 – 14 Februari 2020 Selasa - Jumat, 18 – 21 Februari 2020 Selasa - Jumat, 25 – 28 Februari 2020	Hotel Sparks Mangga Besar Jl. Raya Mangga Besar No. 42 Jakarta
Angkatan III	Selasa - Jumat, 03 – 06 Maret 2020 Selasa - Jumat, 10 – 13 Maret 2020 Selasa - Jumat, 17 – 20 Maret 2020 Selasa - Jumat, 24 – 27 Maret 2020 Selasa - Jumat, 31 Maret – 03 April 2020	Hotel G7 Kemayoran Jl. Garuda No. 67 Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia : Bpk. H. Abdul Rahman, SE, M.Si, dengan Nomor HP : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720. 

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Konfirmasi minimal 3 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan

Read More