MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Senin, 02 Januari 2017

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA BERDASARKAN PERKA LKPP NO.13 TAHUN 2013 DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE)

Kepada Yth:
Sekretaris Daerah Prov / Kab / Kota Se- Indonesia
Cq:
1. Kepala DPMPD
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Inspektorat
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda
5. Para Camat, Sekcam dan Bendahara Barang
6. Para Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Para Manajer Barang (Bendahara Barang)
Di, -
       tempat  

Dengan Hormat,
Kekayaan desa merupakan salah satu asset dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya, rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa secara baik dan berdasarkan Permendagri No. 01 Tahun 2016 Tentan Asset Desa. Dan did alam kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan kekayaan desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan .

Dan di samping itu Pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan tentang pengadaan. Dalam kaitan ini, orang mempersepsikan bahwa UU Desa dan pengelolaan keuangan desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal di desa, justru akan menjadi bom waktu bagi desa, sehingga dikhawatrikan akan banyak terjerat kasus hukum. Oleh karna itu Pemerintah telah mengeluarkan Perka LKPP N o . 13 tahun 2013 dan Perubahannya perka No. 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran / Jasa di Desa, dimana mengatur bahwa tata cara pengadaan barang / jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati / walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut .
         Sehubungan dengan hal Semua diatas, maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri & IP ) mengundang Bapak / Ibu Untuk mengikuti Bi mtek Nasional 4 hari dengan Tema :

" IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA BERDASARKAN PERKA LKPP NO.13 TAHUN 2013 DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE) "  

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut: 
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019
Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019
Rabu – Sabtu, 24 – 27 Juli 2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II
Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Angkatan III
Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019
Hotel Marc,
Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV
Rabu - Sabtu, 02 – 05 Oktober 2019
Rabu - Sabtu, 09 – 12 Oktober 2019
Rabu - Sabtu, 16 – 19 Oktober 2019
Rabu - Sabtu, 23 – 26 Oktober 2019
Hotel Oasis Amir
Senen Raya No 135-137, Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD / APBN masing - masing peserta    sebesar @ Rp 4. 500.000, - (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin Sharen) , Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi Bpk: H. Abdul Rahman, Nomor Hp: 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan