SOSIALISASI PP. NO. 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (PKPNS) DAN IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN (ANJAB)

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq : Para Kepala Dinas/Badan OPD

- Bagian Kepegawaian

- Bagian Ortala

Beserta Staf

Di,-

       Tempat           

                                                                                          

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui secara bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS) sebagai pengganti PP. No. 46 Tahun 2011. ini mengatur antara lain, Substansi Penilaian Kinerja PNS yang terdiri atas penilaian prilaku kerja dan penilaian Kinerja PNS, Pembobotan Nilai SKP, dan Prilaku Kerja PNS, Pejabat penilai dan Tim Penilai kinerja PNS, atta cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja, dan sanksi serta keberatan dan sistem informasi kinerja PNS.

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan kompoten maka setiap Pegawai negeri sipil berkewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

           Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompeten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

‘’ SOSIALISASI PP. NO. 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (PKPNS) DAN IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN (ANJAB) “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan    I    : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,17 – 20 Juni 2019

Tempat             : Hotel 88,  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan   II   : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,24 – 27 Juni 2019

Tempat             : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan   III  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,01 – 04 Juli 2019

Tempat              : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan   IV  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,08 – 11 Juli 2019

Tempat             : Hotel Ibis , Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan    V  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,15 – 18 Juli 2019

Tempat             : Hotel Cordela, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan    VI  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis,22 – 25 Juli 2019

Tempat              : Hotel Amaris, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Dua orang (Twin Shareen), Konsumsi, Meeting (Coppe Break) dan seminar Kit.  Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi, Bpk H. Abdul Rahman, No.HP : 0813-861-78-720/ 0811-1833-557.

Atas Perhatian dan keikutsertaanya kami Ucapkan Terimakasih.

Read More

Kepada Yth :

• Sekretaris Daerah Kabupaten Se Indonesia
• Para Kepala Dinas/Badan SKPD/OPD
• Para Camat
• Pemerintahan Setda
• Organisasi

Dan Beserta Staf membidangi LkjIP dan LPPD

Di,-

       Tempat  

        Sebagaiman di ketahui bersama bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan PP. No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

        LkjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Pemerintah Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjIP. Tujuan penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah.

        Selanjutnya penyusunan kedua dokumen penting ini masih perlu ditingkatkan terkait penyelarasan, penyelesaian, penyusunan karena nilai LkjIP dan LPPD merupakan indicator kinerja utama pemerintah daerah..Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memberikan Pemahaman yang baik kepada Apartur Pemerintah daerah dan Team Penyusun LkjIP dan LPPD, Provinsi/Kabupaten/Kota maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kemenpan R&B akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

“ BIMTEK SOSIALISASI PP. NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH ”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I               : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019

Tempat                        : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan     II              : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019

Tempat                       : Hotel Fave Braga,  Jl. Braga, Bandung, Jawa Barat

Angkatan     III             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 15 – 18 Juli 2019

Tempat                       : Hotel J4 Bali,  Jl. Legian No. 74 Kuta – Bali

Angkatan     IV             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 22 – 25 Juli 2019

Tempat                        : Hotel Nagoya Plaza,  Jl. Lubuk Baja Kota – Batam

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Dua orang (Twin Shareen), Konsumsi, Meeting (Copee Break) dan seminar Kit.  Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

MEMBANGUN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEBAGAI PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE)

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Kabupaten Se- Indonesia

Cq : Bagian Unit layanan Pengadaan/Pokja ULP

Beserta Staf

Di,-

       Tempat

Pengadaan memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja. Untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, organisasi penyelenggara pengadaan harus dapat memastikan bahwa skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu, serta dengan tingkat layanan yang sesuai standar.

Membentuk Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan, merupakan salah bentuk evolusi kelembagaan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan nama generik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ).

Berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) dalam program modernisasi pengadaan, untuk menjadi unit layanan pengadaan yang menuju Center of Excellence harus memenuhi 6 karakteristik yang dikenal dengan nama : SKOPPER, yaitu Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, dan Perbaikan berkelanjutan.

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

" MEMBANGUN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) 

SEBAGAI PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) "

kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 April 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 April 2019 Senin – Kamis,  22 – 25 April 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 06 – 09 Mei 2019 Senin – Kamis, 13 – 16 Mei 2019 Senin – Kamis, 20 – 23 Mei 2019 Senin – Kamis, 27 – 30 Mei 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 17 – 20 Juni 2019 Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Meeting (Coffe Break) Komsumsi, dan Perlengkapan bimtekdan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdri : H.Abdul Rahman, SE, M.Si,  di Nomor Hp : 0811-1833-557/ 0813-861-78-720

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Kepada Yth :

-   Kepala DISDUKCAPIL Provinsi,Kabupaten dan Kota Se - Indonesia

-   Para Camat

-   Para Kepala Desa

Dan Beserta Staf

Di,-

       Tempat  

         

          Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum maka Peningkatan Pelayanan Publik masih merupakan salah satu isu strategis yang harus diwujudkan oleh pemerintah Daerah provinsi,kabupaten dan kota. Terlebih khusus terhadap Pengelolaan Adiministrasi kependudukan. Karna secara Umum pemerintah daerah diharapkan mempunyai kompetensi yang komprehensif terkait pelaksanaan tugas yang bertujuan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. sehingga Keluhan dan kritikan yang dialamatkan oleh masyarakat pada pelayanan publik selama ini menjadi sedikit terurai yang harus dibenahi secara serius agar tidak berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

              Guna meningkatkan efektifitas pelayanan khususnya administrasi kependudukan maka penting bagi kita melaksanakan Bimtek sebagai upaya dalam rangka membentuk dan meningkatkan kualitas aparatur yang profesional .Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memberikan Pemahaman yang baik kepada Apartur Pemerintah daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

“ BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017.dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I       : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 09 – 12 Mei 2019

Tempat               : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan     II     : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 16 – 19 Mei 2019

Tempat              : Hotel 88,  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan     III    : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 23 – 26 Mei 2019

Tempat              : Hotel Ibis,  Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Dua orang (Twin Shareen), Konsumsi, Meeting (Copee Break) dan seminar Kit.  Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.

          Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq : Bagian Kesra

Beserta Staf

Di,-

       Tempat

Dengan pertimbangan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial ( BANSOS ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) melalui Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 telah memberikan tolak ukur yang  jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial keagamaan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebab, agar dalam perjalannnya penyaluran dua jenis dana itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu para Pejabat instansi Pemerintah Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota maupun lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah memiliki pengetahuan (Knowledge) dan pemahaman yang optimal mengenai opsi diatas, untuk itu kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018   "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 April 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 April 2019 Senin – Kamis,  22 – 25 April 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 06 – 09 Mei 2019 Senin – Kamis, 13 – 16 Mei 2019 Senin – Kamis, 20 – 23 Mei 2019 Senin – Kamis, 27 – 30 Mei 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 17 – 20 Juni 2019 Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. dan Tanpa Akomodasi Hotel/Penginapan @ Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More

IMPLEMENTASI PP. NO 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq : Kepala BPKAD

- Para Kepala OPD

- Bagian Keuangan para OPD

Di,-

       Tempat

                                                                      

           Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan tersebut. Pertama, penentuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. Kedua,  Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) yang diperluas, dan dipertegas yang tadinya hanya berada di tingkat provinsi, kini akan ada di tingkat kabupaten dan kotamadya untuk beberapa satuan perangkat kerja daerah. Ketiga, soal struktur APBD, banyak mengalami perubahan. Misalnya pendapatan dana perimbangan yang jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah akan berubah menjadi pendapatan dana transfer. keempat,  pemerintah daerah wajib melaksanakan penganggarannya melalui e-budgeting.

Sehubungan dengan diatas, untuk memberikan Pemahaman yang baik kepada Apartur Pemerintah daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PP. NO 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017.dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 April 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 April 2019 Senin – Kamis,  22 – 25 April 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 06 – 09 Mei 2019 Senin – Kamis, 13 – 16 Mei 2019 Senin – Kamis, 20 – 23 Mei 2019 Senin – Kamis, 27 – 30 Mei 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 17 – 20 Juni 2019 Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Satu orang (King Zise). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Read More