MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Senin, 22 April 2019

BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Kepada Yth :
-   Kepala DISDUKCAPIL Provinsi,Kabupaten dan Kota Se - Indonesia
-   Para Camat
-   Para Kepala Desa
Dan Beserta Staf
Di,-
       Tempat  
         
          Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum maka Peningkatan Pelayanan Publik masih merupakan salah satu isu strategis yang harus diwujudkan oleh pemerintah Daerah provinsi,kabupaten dan kota. Terlebih khusus terhadap Pengelolaan Adiministrasi kependudukan. Karna secara Umum pemerintah daerah diharapkan mempunyai kompetensi yang komprehensif terkait pelaksanaan tugas yang bertujuan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. sehingga Keluhan dan kritikan yang dialamatkan oleh masyarakat pada pelayanan publik selama ini menjadi sedikit terurai yang harus dibenahi secara serius agar tidak berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
              Guna meningkatkan efektifitas pelayanan khususnya administrasi kependudukan maka penting bagi kita melaksanakan Bimtek sebagai upaya dalam rangka membentuk dan meningkatkan kualitas aparatur yang profesional .Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memberikan Pemahaman yang baik kepada Apartur Pemerintah daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017.dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I       : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 09 – 12 Mei 2019
Tempat               : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan     II     : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 16 – 19 Mei 2019
Tempat              : Hotel 88,  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan     III    : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 23 – 26 Mei 2019
Tempat              : Hotel Ibis,  Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Dua orang (Twin Shareen), Konsumsi, Meeting (Copee Break) dan seminar Kit.  Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.
          Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Kamis, 28 Maret 2019

BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq : Bagian Kesra
Beserta Staf
Di,-
       Tempat

Dengan pertimbangan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial ( BANSOS ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) melalui Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 telah memberikan tolak ukur yang  jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial keagamaan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebab, agar dalam perjalannnya penyaluran dua jenis dana itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk itu para Pejabat instansi Pemerintah Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota maupun lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah memiliki pengetahuan (Knowledge) dan pemahaman yang optimal mengenai opsi diatas, untuk itu kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Senin – Kamis, 01 – 04 April 2019
Senin – Kamis, 08 – 11 April 2019
Senin – Kamis,  22 – 25 April 2019
Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II
Senin – Kamis, 06 – 09 Mei 2019
Senin – Kamis, 13 – 16 Mei 2019
Senin – Kamis, 20 – 23 Mei 2019
Senin – Kamis, 27 – 30 Mei 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar RayaJakarta
Angkatan III
Senin – Kamis, 17 – 20 Juni 2019
Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV
Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019
Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019
Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019
Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019
Hotel Ibis
Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. dan Tanpa Akomodasi Hotel/Penginapan @ Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Jumat, 08 Maret 2019

IMPLEMENTASI PP. NO 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq : Kepala BPKAD
- Para Kepala OPD
Bagian Keuangan para OPD
Di,-
       Tempat
                                                                      
           Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi PP 58/2005 tentang Keuangan Daerah. Ada beberapa poin penting dalam revisi aturan tersebut. Pertama, penentuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. Kedua,  Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) yang diperluas, dan dipertegas yang tadinya hanya berada di tingkat provinsi, kini akan ada di tingkat kabupaten dan kotamadya untuk beberapa satuan perangkat kerja daerah. Ketiga, soal struktur APBD, banyak mengalami perubahan. Misalnya pendapatan dana perimbangan yang jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah akan berubah menjadi pendapatan dana transfer. keempat,  pemerintah daerah wajib melaksanakan penganggarannya melalui e-budgeting.
Sehubungan dengan diatas, untuk memberikan Pemahaman yang baik kepada Apartur Pemerintah daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017.dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Senin – Kamis, 01 – 04 April 2019
Senin – Kamis, 08 – 11 April 2019
Senin – Kamis,  22 – 25 April 2019
Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II
Senin – Kamis, 06 – 09 Mei 2019
Senin – Kamis, 13 – 16 Mei 2019
Senin – Kamis, 20 – 23 Mei 2019
Senin – Kamis, 27 – 30 Mei 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar RayaJakarta
Angkatan III
Senin – Kamis, 17 – 20 Juni 2019
Senin – Kamis, 24 – 27 Juni 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV
Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019
Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019
Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019
Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019
Hotel Ibis
Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Satu orang (King Zise)Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Kamis, 14 Februari 2019

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)


Kepada Yth :
Gubernur/Bupati/Walikota Se-Indonesia
Cq : - Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
- Asisiten I Bagian Pemerintahan Setda
- Bagian Pemerintahan Setda
- Para OPD terkait
Di,-
       Tempat
                                                                      
Dengan Hormat,
Hadirnya UU No 23 tahun 2014, memberi amanat kepada Pemda untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri Pemda, terhadap pelbagai demensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan. 
Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Dan menurut Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, data kinerja yang akurat merupakan hal yang wajib disediakan dan harus didukung pula dengan bukti dokumen kinerja
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memfasiliasi para OPD didalam penyusunan LPPD di dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti  Kegiatan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

 

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Rabu -Sabtu, 03 – 06 April 2019
Rabu -Sabtu, 10 – 13 April 2019
Rabu -Sabtu, 24 – 27 April 2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II
Rabu -Sabtu, 08 – 11 Mei 2019
Rabu -Sabtu, 15  – 18 Mei 2019
Rabu -Sabtu, 22  – 25 Mei 2019
Rabu -Sabtu, 28 Mei  – 01 Juni 2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Angkatan III
Rabu -Sabtu, 19  – 22 Juni 2019
Rabu -Sabtu, 26 – 29 Juni 2019
Hotel Golden Tulip,
Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV
Rabu -Sabtu, 03 – 06 Juli 2019
Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019
Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019
Rabu – Sabtu, 24– 27 Juli 2019
Hotel Oasis Amir
Senen Raya No 135-137, Jakarta
    Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing , biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break. Panitia Menyediakan  Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr/i : Abdul Rahman, SE, M.Si  di Nomor Hp : 0811-18-33-557.
         Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 29 Januari 2019

BIMTEK PERAN STRATEGIS DAN NETRALITAS CAMAT DAN LURAH DALAM PEMILU PILPRES DAN PILLEG TAHUN 2019 DAN PENINGKATAN KAPASITAS TUPOKSI CAMAT DAN LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS PP.NO.17 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI NO.180 TAHUN 2018

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia
-            Bagian Pemerintahan Setda
-            Para Camat, Sekcam dan Beserta Staf Kecamatan
-            Para Lurah beserta Staf Kelurahan
Di,-
       Tempat
          Sebagaimana di ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak pada 17 April 2019. Oleh karna itu sesuai UU, No.07 tahu 2017 tentang  PEMILU, netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkecuali Para Camat dan Lurah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
         Dan disamping itu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada 3 Mei 2018. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau disebut dengan nama lain merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota. Dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya dipimpin oleh seorang Camat.  Kemudian selanjutnya pemerintah juga telah mengeluarkan Permendagri No. 180 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kelurahan dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat. untuk meningkatkan upaya kinerja Pemerintahan Daerah baik itu camat maupun lurah diperlukan sinergitas dan suatu sistem yang profesional dan efektivitas Manajemen peyelenggaraan daerah yang akuntable di dalam menciptakan Akselerasi Pembangunan Didaerah dengan  memberikan pelayanan  yang lebih baik kepada masyarakat.
        Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Kamis – Minggu,  04  – 07 April 2019
Kamis – Minggu,  11  – 14 April 2019
Kamis – Minggu,  25  – 28 April 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II
Kamis – Minggu,  02  – 05 Mei 2019
Kamis – Minggu,  09 – 12 Mei 2019
Kamis – Minggu,  16  – 19 Mei 2019
Kamis – Minggu,  23  – 26 Mei 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Kamis – Minggu,  20 – 23 Juni  2019
Kamis – Minggu,  27  – 30 Juni  2019
Hotel Cavinton,
Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV
Kamis – Minggu,  04  – 07 Juli 2019
Kamis – Minggu,  11 – 14 Juli 2019
Kamis – Minggu,  18  – 21 Juli 2019
Kamis – Minggu,  25  – 28 Juli 2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
         Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya  tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Meeting,Coffe Break. Panitia Menyediakan Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.
            Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 3 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan