MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Selasa, 03 November 2015

STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERBASIS KINERJA TA 2020 BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA YANG TRANSFARAN DAN AKUNTABEL MENUJU OPINI BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota SE - Indonesia
Cq :  1.Kabag / Kasubbag Anggaran, Keuangan dan Beserta Staf
        2. Kabag / Kasubbag Penatausahaan dan Beserta Staf
        3. Kabag / Kasubbag Perencanaan dan Beserta Staf
        4. Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran
        5. SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan terkait
Di,-
       Tempat           

Dengan Hormat,
Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 
      Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari.


Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Rabu -Sabtu, 15 – 18 Januari 2020
Rabu -Sabtu, 22 – 25 Januari 2020
Rabu – Sabtu, 29 Jan – 01 Feb 2020
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II
Rabu -Sabtu, 05 – 08 Februari 2020
Rabu -Sabtu, 12 – 15 Februari 2020
Rabu – Sabtu,19 – 22 Februari 2020
Rabu -Sabtu, 26 – 29 Februari 2020
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Angkatan III
Rabu -Sabtu, 04 – 07 Maret 2020
Rabu -Sabtu, 11 – 14 Maret 2020
Rabu – Sabtu,18 – 21 Maret 2020
Rabu -Sabtu, 25 – 28 Maret 2020
Hotel Marc,
Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : Abdul Rahman, SE di Nomor Hp : 0813-861-78-720 / 0811-1833-557.

Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

Selasa, 06 Oktober 2015

PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepada Yth :
Kepala Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota Se Indonesia
Cq:Kabag,Kasubbag
Dan Beserta Staf Bappeda
Di, 
     Tempat

Dengan Hormat,
Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam       perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional. Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi.maka kami FORUM KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (FKIP-OTDA) bersama para Pakar dan Narasumber Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

”PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DANRENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Kamis - Minggu, 16 – 19 Januari 2020
Kamis - Minggu, 23 – 26 Januari 2020
Kamis – Minggu, 30 Jan – 02 Feb 2020
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan II
Kamis - Minggu, 06 – 09 Februari 2020
Kamis - Minggu, 13 – 16 Februari 2020
Kamis – Minggu, 20 – 23 Februari 2020
Kamis – Minggu, 27 Feb – 01 Maret 2020
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan III
Kamis - Minggu, 05 – 08 Maret 2020
Kamis - Minggu, 12 – 15 Maret 2020
Kamis – Minggu, 19 – 22 Maret 2020
Kamis – Minggu, 26 – 29 Maret 2020
Hotel Cavinton,
Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Adapun biaya penyelenggaraan bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing-masing peserta @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel, Komsumsi, Coffe break, perlengkapan Bimtek dan sertifikat serta biaya narasumber. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia sdr : H. Abdul Rahman, SE,  Nomor HP : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami mengucapkan terima kasih.

SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2014 DAN PERPU NO.01 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PILKADA SERENTAK

Kepada YTH : 
Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota SE-Indonesia 
Cq :Setwan 
Beserta Staf Sekretariat Dewan 
Di, 
     Tempat
                                  
Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui secara bersama –sama bahwa UU No. 22 tahun 2014 telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang dilengkapi dengan PERPU No. 01 Tahun 2014 tentang pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU pemilu KDH yang lama beberapa di dalamnya telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Politik dan kebutuhan Rakyat indonesia.Dan di samping itu pemerintah juga telah mengeluarkan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menberikan Pemahaman yang Baik kepada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar tidak terjadi multi tafsir maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema

” SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2014 DAN PERPU NO.01 TAHUN 2014  TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PILKADA SERENTAK  

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Sabtu - Selasa, 11 – 14 Januari 2020
Sabtu - Selasa, 18 – 21 Januari 2020
Sabtu - Selasa, 25 – 28 Januari 2020
Hotel Oasis Amir,
Jakarta
Angkatan II
Sabtu - Selasa01 – 04 Februari 2020
Sabtu - Selasa08 – 11 Februari 2020
Sabtu - Selasa, 15 – 18 Februari 2020
Sabtu - Selasa22 – 25 Februari 2020
Sabtu – Selasa, 29 Feb – 02 Maret 2020
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Sabtu - Selasa07 – 10 Maret 2020
Sabtu - Selasa14 – 17 Maret 2020
Sabtu - Selasa21 – 24 Maret 2020
Sabtu - Selasa28 – 31 Maret 2020
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat . Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  Sdr :Abdul Rahman, SE  di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720. 
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Jumat, 28 Agustus 2015

TATA PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN UU. NO. 09 TAHUN 2010 DAN PENINGKATAN REVOLUSI MENTAL SEORANG AJUDAN SEKPRI, ASPRI DALAM MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota SE- Indonesia
Cq : Ajudan, Sekpri, Aspri
Beserta Kabag, Kasubag Humas dan Protokol
Di,-
Tempat  

Dengan Hormat,
Untuk membangun citra yang positif  (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana,dan didalam membentuk pribadi Sigap Seorang Ajudan,Sekpri,Aspri dan Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan Atittude.
           Dan di samping itu dalam rangka meningkatkan tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah, Humas dan Protokol terhadap Kunjungan Kerja Presiden, Menteri, Tamu Daerah ( Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah ),Protokol dan Humas adalah Barisan terdepan di dalam mengatur Keprotokolan, baik itu tata tempat,tata upacara,dan tata Penghormatan.
          Peran Humas dan Protokol, Ajudan, Sekpri, Aspri adalah suatu hubungan sinergitas yang tidak bisa dipisahkan di dalam membangun citra Daerah. Karena Gagalnya suatu kegiatan Protokoler dan Humas  akan berdampak Negatif pada citra Pemerintahan Daerah, yang berarti gagalnya PR Pemerintahan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan Skill, Attitude kepada sekretaria DPRD maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

”  TATA PENGATURAN KEPROTOKOLAN BERDASARKAN UU. NO. 09 TAHUN 2010 DAN  PENINGKATAN REVOLUSI MENTAL SEORANG AJUDAN SEKPRI,ASPRI DALAM MEMBENTUK PRIBADI SIGAP DAN DINAMIS "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  
kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Senin – Kamis, 13 – 16 Januari 2020
Senin – Kamis, 20 – 23 Januari 2020
Senin – Kamis, 27 – 30 Januari 2020
Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II
Senin – Kamis, 03 – 06 Februari 2020
Senin – Kamis, 10 – 13 Februari 2020
Senin – Kamis, 17 – 20 Februari 2020
Senin – Kamis, 24 – 27 Februari 2020
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Senin – Kamis, 02 – 05 Maret 2020
Senin – Kamis, 09 – 12 Maret 2020
Senin – Kamis, 16 – 19 Maret 2020
Senin – Kamis, 23 – 26 Maret 2020
Senin – Kamis, 30 Maret – 02 April 2020
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Rastus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr :H. Abdul Rahman, SE, M.Si  di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Komfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

Senin, 27 Juli 2015

STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENCAPAIAN RPJMDES DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Kepada Yth  :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Indonesia 
Cq :1. Asisten  I Bidang Pemerintah
       2. Kabag Pemerintahan
       3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
       4. Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Di,-
Tempat  

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kemendagri RI, dan PDTT, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

” STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENCAPAIAN RPJMDES  DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE 

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut : 

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Selasa - Jumat, 14 – 17 Januari 2020
Selasa - Jumat, 21 – 24 Januari 2020
Selasa - Jumat, 28 – 31 Januari 2020
Hotel Luminor Kota
Jl. Raya Mangga Besar No. 73
Jakarta
Angkatan II
Selasa - Jumat, 04 – 07 Februari 2020
Selasa - Jumat, 11 – 14 Februari 2020
Selasa - Jumat, 18 – 21 Februari 2020
Selasa - Jumat, 25 – 28 Februari 2020
Hotel Sparks Mangga Besar
Jl. Raya Mangga Besar No. 42
Jakarta
Angkatan III
Selasa - Jumat, 03 – 06 Maret 2020
Selasa - Jumat, 10 – 13 Maret 2020
Selasa - Jumat, 17 – 20 Maret 2020
Selasa - Jumat, 24 – 27 Maret 2020
Selasa - Jumat, 31 Maret – 03 April 2020
Hotel G7 Kemayoran
Jl. Garuda No. 67
Jakarta
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu )  kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break,Kunker, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si  Nomor HP : 0811-1833-557
.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan