MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Rabu, 23 Januari 2019

PERAN DPRD DALAM MENYIKAPI SUBTANSI,PROSES,MEKANISME, NORMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ KDH DAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Prov/Kab/Kota Se-indonesia
Cq : Setwan
Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,-
       Tempat
                                                                      
Dengan Hormat,
Hadirnya UU No 23 tahun 2014, memberi amanat kepada Pemda untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri Pemda, terhadap pelbagai demensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan. 
Dan disamping itu peningkatan tupoksi DPRD sebagai fungsi pengawasan haruslah Kritis dan tetap Objektif  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang Efektif, transfaran, Kredibel dan Akuntabel. dengan demikian fungsi pengawasan DPRD terhadap LPKJ KDH dan LPPD menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai representasi rakyat. Oleh karna itu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas DPRD, maka di perlukan pengembangan SDM (Knowledge, Skill, Attitude) di dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance.
Sehubungan dengan diatas  maka kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Abdi Negara (STIPA-AN) Jakarta,mengundang Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota  untuk mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Tema :

 PERAN DPRD DALAM MENYIKAPI SUBTANSI,PROSES,MEKANISME,NORMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ KDH DAN LAPORAN PENYENLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) ”


Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Abdi Negara (STIPA-AN) adalah Perguruan Tinggi yang secara Resmi mendapat Rekomendasi dari Badan Diklat Kemendagri RI sebagai Penyenlenggara Bimtek Peningkatan Kapsitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang sesuai dengan Permendagri 133/2017 dan permendagri 14/2018.  Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Rabu -Sabtu, 24 – 27Agust 2022

 

Rabu -Sabtu, 07 – 10 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 14 – 17 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 21 – 24 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 28 Sept - 01 Okt 2022

Hotel Ibis Senen

Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Angkatan II

Rabu -Sabtu, 05 – 08 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 12 – 15 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 19 – 22 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 26 – 29 Okt 2022

Hotel Amaris Thamrin

Jakarta

Angkatan III

Rabu -Sabtu, 02 – 05 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 09 – 12 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 16 – 19 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 23 – 26 Nov 2022

Hotel Yuan Garden Pasar Baru,

Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta

Angkatan IV

Rabu -Sabtu, 07 – 10 Des 2022

Rabu -Sabtu, 14 – 17 Des 2022

Rabu -Sabtu, 21 – 24 Des 2022

Rabu -Sabtu, 28 – 31 Des 2022

Hotel Sparks Mangga Besar

Jl. Raya Mangga Besar No. 42

Jakarta

 
Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua Orang, Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman di Nomor HP : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720.
Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Jumat, 18 Januari 2019

IMPLEMENTASI PP. NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
-            Para Kepala Dinas/Badan OPD
-            Ka.Biro/Kabag/Kasubbag/Kabid/Kasubbid
-            Beserta Staf OPD Terkait
Di,-
       Tempat

         Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2018  dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 November 2018. Didalam PP ini disebutkan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diisi oleh PPPK meliputi: a. JF (Jabatan Fungsional); dan b. JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi). Untuk itu, setiap Istansi Pemerintah, menurut PP ini, wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
           Oleh karna itu penting mengoptimalkan  Manajemen  PPPK sesuai dengan Peraturan peundang-undangan yang berlaku, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :


Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Kamis - Minggu, 25 – 28 Agust 2022

 

Kamis - Minggu, 01 – 04 Sept 2022

Kamis - Minggu, 08 – 11 Sept 2022

Kamis - Minggu, 15 – 18 Sept 2022

Kamis - Minggu, 22 – 25 Sept 2022

Kamis - Minggu, 29 Sept – 02 Okt 2022

Hotel 88

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan II

Kamis - Minggu, 06 – 09 Okt 2022

Kamis - Minggu, 13 – 16 Okt 2022

Kamis - Minggu, 20 – 23 Okt 2022

Kamis - Minggu, 27 – 30 Okt 2022

Hotel Arcadia

Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III

Kamis - Minggu, 03 – 06 Nov 2022

Kamis - Minggu, 10 – 13 Nov 2022

Kamis - Minggu, 17 – 20 Nov 2022

Kamis - Minggu, 24 – 27 Nov 2022

Hotel Cavinton

Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta

Angkatan IV

Kamis - Minggu, 01 – 04 Des 2022

Kamis - Minggu, 08 – 11 Des 2022

Kamis - Minggu, 15 – 18 Des 2022

Kamis - Minggu, 22 – 25 Mei 2022

Hotel Rivoli Senen

Jl. Kramat Raya No. 41

Jakarta

 
Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Meeting,Coffe Break. Panitia Menyediakan Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.
            Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan