MENERIMA REQUEST PERMINTAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI DPRD DAN PEMDA, SILAHKAN TENTUKAN TEMA DAN TEMPAT : JAKARTA, BANDUNG, BALI, LOMBOK, BATAM,SURABAYA, MALANG,MEDAN,MANADO, MAKASSAR

Senin, 20 September 2021

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2021 DAN PEDOMAN TEKHNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Cq : Sekretaris daerah

Para Kepala OPD

Beserta Staf

   Di,-

      Tempat                                                                                                                     

              Dengan Hormat,

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Oleh karna itu pemerintah melalui kemendagri mengeluarkan Peraturan yaitu PERMENDAGRI No. 27 tahun 2021 tentang penyusunan APBD TA 2022, Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P),bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI,  akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

 

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2022 BERDASARKAN PERMENDAGRI  NO. 27 TAHUN 2021 DAN PEDOMAN TEKHNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 1000-00-00/041/II/2021. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

 

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Rabu -Sabtu, 24 – 27Agust 2022

 

Rabu -Sabtu, 07 – 10 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 14 – 17 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 21 – 24 Sept 2022

Rabu -Sabtu, 28 Sept - 01 Okt 2022

Hotel Ibis Senen

Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat

Angkatan II

Rabu -Sabtu, 05 – 08 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 12 – 15 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 19 – 22 Okt 2022

Rabu -Sabtu, 26 – 29 Okt 2022

Hotel Amaris Thamrin

Jakarta

Angkatan III

Rabu -Sabtu, 02 – 05 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 09 – 12 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 16 – 19 Nov 2022

Rabu -Sabtu, 23 – 26 Nov 2022

Hotel Yuan Garden Pasar Baru,

Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta

Angkatan IV

Rabu -Sabtu, 07 – 10 Des 2022

Rabu -Sabtu, 14 – 17 Des 2022

Rabu -Sabtu, 21 – 24 Des 2022

Rabu -Sabtu, 28 – 31 Des 2022

Hotel Sparks Mangga Besar

Jl. Raya Mangga Besar No. 42

Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (Twin Shareen), Konsumsi, Meeting (Copee Break) dan seminar Kit.  Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : H. Abdul Rahman No. HP : 0811-1833-557/0813-861-78-720.

Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

 

Senin, 21 Juni 2021

BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES Nomor 16 TAHUN 2018 dan PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021

 Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Se- Indonesia

Cq. Para OPD/SKPD terkait

Di,-

       Tempat

Dengan Hormat,

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi telah disahkanlah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut kami dari kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota, Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti Bimbingan Teknis serta Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar sesuai Perpres 16/2018. Pelaksanaan kegiatan menggunakan Standart Covid – 19.

Dengan menggunakan metode pengajaran yang sistimatis, didukung narasumber profesional serta berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan  barang/jasa pemerintah, diharapkan peserta dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Adapun Tema, Tempat Pelaksanaan dan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

 

"BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES Nomor 16 TAHUN 2018 dan PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021"

  

TANGGAL

BULAN

14 -18

September

12 -16

Oktober

16 -20

November

14 - 18

Desember

Tempat Ujian         : Laboratorium Komputer STMIK Swadharma, Jl. Malaka No. 3 Jakarta Kota

Tempat Kegiatan   : Hotel Amaris Pasar Baru, Jl. PasarBaruTimur 20-21 – Jakarta Pusat.

 

Adapun biaya kontribusi, termasuk ( Tas, Modul, Materi, CD, Konsumsi, ATK dan Laptop Ujian) untuk setiap peserta:

1. Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) : Penginapan (Single), cek in satu hari sebelum tanggal pelaksanaan dan cek out  setelah pelaksanaan ujian;

2. Rp. 4.500.000,- (Empatjuta lima ratusribu rupiah) : Bimtek + Ujian tanpa penginapan;

3. Sosialisasi Perpres No. 12 tahun 2021 Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah ) : 3 hari tanpa menginap;

4. Hanya Ujian Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) dan melampirkan surat Tugas + Copy KTP + Phas photo dan Self Assessment Risiko Covid-19

 

Kegiatan diatas dapat dilakukan secara IN-HOUSE dengan peserta Minimal 20 untuk JABODETABEK dan 25 peserta diluar kota. Untuk informasi pendaftaran peserta bisa menghubungi Sdr. H. Abdul Rahman, di Nomor HP : 0811-1833-557.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya mengirimkan peserta, kami ucapkan terima kasih.

ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Kepada Yth :Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se- Indonesia

Cq: -   Bagian Perencanaan dan Pembangunan Setda

Kepala Bappeda

SKPD Terkait

 

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah pusat maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

 

 ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

ANGKATAN

HARI, TANGGAL

TEMPAT

Angkatan I

Senin – Kamis, 22 – 29 Agust 2022

Senin – Kamis, 29 Agust - 01 Sept 2022

 

Senin – Kamis, 05 - 08 Sept 2022

Senin – Kamis, 12 - 15 Sept 2022

Senin – Kamis, 19 - 22 Sept 2022

Senin – Kamis, 26 - 29 Sept 2022

Hotel Grand Cempaka

Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan II

Senin – Kamis, 03 - 06 Okt 2022

Senin – Kamis, 10 - 13 Okt 2022

Senin – Kamis, 17 - 20 Okt 2022

Senin – Kamis, 24 - 27 Okt 2022

Hotel 88

Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan III

Senin – Kamis, 07 - 10 Nov 2022

Senin – Kamis, 14 - 17 Nov 2022

Senin – Kamis, 21 – 24 Nov 2022

Senin – Kamis, 28 Nov - 01 Des 2022

Hotel Arcadia

Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan IV

Senin – Kamis, 05 - 08 Des 2022

Senin – Kamis, 12 - 15 Des 2022

Senin – Kamis, 19 - 22 Des 2022

Senin – Kamis, 26 - 29 Des 2022

Hotel Cordela Senen

Jl. Kramat Raya No. 102

Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Meeting,Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : H. Abdul Rahman, SE, M.Si  di Nomor HP : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720. 
         Kegiatan ini dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dan peserta wajib mamatuhi Prokes selama kegiatan.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih
Konfirmasi minimal 7 Hari sebelum Kegiatan Dilaksanakan